Pulau Dewata kini berada dalam situasi pelik yang dapat diibaratkan sebagai Bali Terjebak dalam dilema regulasi pariwisata. Kritik tajam dilayangkan terhadap Kebijakan Visa Turis Baru yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan ini secara terbuka Dituding Menguntungkan Pihak Jakarta Saja dan mengabaikan kepentingan ekonomi lokal Bali yang menjadi tulang punggung pariwisata nasional. Bali merasa dimanfaatkan sebagai daya tarik utama tanpa menerima manfaat finansial yang sepadan.
Isu Bali Terjebak ini muncul karena mekanisme penerimaan pendapatan dari Kebijakan Visa Turis Baru, terutama visa digital nomad dan second home. Meskipun Bali adalah destinasi utama bagi para pemegang visa ini, sebagian besar pendapatan administrasi visa dan pajak terkait justru masuk ke kas Pemerintah Pusat di Jakarta. Keluhan Dituding Menguntungkan Pihak Jakarta Saja menjadi headline yang terus bergulir di media lokal dan nasional.
Asosiasi Pariwisata Bali Dituding bahwa Kebijakan Visa Turis Baru ini dirancang tanpa melibatkan masukan yang memadai dari stakeholder Bali. Mereka merasa bahwa Bali Terjebak dalam posisi sebagai venue yang menanggung semua beban operasional dan dampak lingkungan dari lonjakan turis, sementara fee keuntungan besar mengalir ke Jakarta Saja. Kondisi ini dinilai sebagai praktik eksploitasi yang merugikan daerah.
Kebijakan Visa Turis Baru ini seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah yang besar untuk membiayai konservasi lingkungan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat tingginya kepadatan turis. Namun, karena mekanisme yang Dituding Menguntungkan Pihak Jakarta Saja, Bali Terjebak dalam kekurangan dana untuk mengatasi masalah-masalah ini. Para stakeholder menuntut adanya revenue sharing yang lebih adil dan transparan dari Pemerintah Pusat.
Bali Terjebak dalam dilema politik-ekonomi yang sulit dipecahkan. Meskipun secara politik Bali tidak bisa menolak Kebijakan Visa Turis Baru, secara ekonomi, Bali menuntut kompensasi yang sesuai. Jika Pemerintah Pusat terus membiarkan keuntungan visa ini Menguntungkan Pihak Jakarta Saja, potensi konflik antara pusat dan daerah akan semakin membesar, mengancam iklim investasi dan pariwisata jangka panjang di Bali.
Para pengamat menyarankan agar Pemerintah Pusat segera membuka dialog dengan Pemerintah Daerah Bali untuk merevisi Kebijakan Visa Turis Baru. Solusi yang adil adalah desentralisasi pendapatan visa dan penetapan pajak pariwisata yang dikelola langsung oleh Bali. Kegagalan untuk bertindak hanya akan memperkuat persepsi bahwa Bali Terjebak dan keuntungannya Dituding Menguntungkan Pihak Jakarta Saja.
Bali kini berdiri di garis depan perjuangan otonomi daerah di sektor pariwisata. Mereka bertekad untuk keluar dari kondisi Bali Terjebak yang merugikan. Kebijakan Visa Turis Baru harus direvisi untuk memastikan bahwa Bali menerima porsi yang adil. Jika Pemerintah Pusat ingin Bali terus menjadi lokomotif pariwisata, maka keuntungan tidak boleh Menguntungkan Pihak Jakarta Saja.